November tahun lalu adalah bulan awal bagi Dra. Ernawati, M.Pd., bolak balik dengan pesawat mengikuti agenda-agenda PPG. Perjalanan itu bukan hendak wisata, melainkan mengikuti workshop penyusunan panduan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). “Kesempatan bagi saya untuk mempelajari lebih banyak tentang PPG,” kata Ketua Jurusan (Kajur) Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) FT UNP. Dalam surat keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) nomor 2660/D4.1/2009, Ernawati adalah satu dari 112 peserta dari 31 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang diundang oleh Dikti.

Selain Kajur PKK, ada 9 perwakilan lainnya dari UNP, antara lain: Kajur  Teknik Sipil/Bangunan, Teknik Mesin, Teknik Elektronika, Kimia, Matematika, Geografi, Sekretaris Jurusan Teknik Elektro, Sosiologi-Antropologi, dan satu dosen Jurusan Bahasa Inggris. Workhsop penyusunan panduan PPG perdana ini diadakan di Hotel Millennium, Jakarta, (5-8/11). Hari pertama, (5/11), workshop beragendakan penjelasan tentang program PPG dari tim PPG yang dilanjutkan dengan diskusi dan pembagian kelompok materi pelajaran (Kelompok program studi, PPL, dan penjaminan mutu) yang hasil kerja setiap kelompok akan dinilai oleh tim penguji. Sementara itu, hari kedua dan ketiga, (6-7/11), dibahas tentang program studi penyelenggara PPG, penyusunan panduan PPL, penyusunan kebijakan akademik PPG, dan penyusunan panduan rekrutmen peserta. Pada hari terakhir, diadakan diskusi pleno. Adapun tujuan akhir dari presentasi ini adalah melihat sejauh mana penyusunan panduan terkait dengan pelaksanaan program PPG dari masing-masing lembaga calon penyelenggara.
10 utusan UNP kembali ke kampus menjalani aktifitas akademik kembali. Namun, enam hari kemudian mereka diundang kembali ke Solo. Hasil kerja kelompok di Jakarta dipresentasikan di Solo. “Peserta diberi kesempatan mempresentasikan hasil kerja kelompok,” ungkap Ernawati. Tim penguji melakukan penilaian untuk setiap hasil kerja. Ternyata pasca pertemuan di Solo ini, Dirjen Dikti melakukan pengerucutan jumlah peserta. Dari 112 peserta, hanya 44 yang akan melanjutkan workshop di Yogyakarta, (28/11). Perwakilan UNP hanya terpilih dua orang, Kajur PKK, Dra. Ernawati, M.Pd. dan Kajur Teknik Sipil, Drs. Revian Body, M.SA.  

Pelatihan-pelatihan yang dilakukan Dikti merupakan agenda persiapan PPG untuk LPTK yang mengajukan proposal. Dua bulan sebelumnya, tim visitasi mengunjungi 28 prodi di UNP untuk melakukan peninjauan secara langsung kesiapan prodi penyelenggara PPG. Jumlah dosen, laboratorium micro teaching, laboratorium bidang studi, serta koleksi pustaka yang relevan, mutakhir, jumlah yang memadai dan mudah diakses mahasiswa semuanya diamati. “Semua yang ditulis dalam proposal pengajuan sebagai penyelenggara program PPG, dicek di lapangan,” tambah Ernawati. Pengiriman proposal ini sebenarnya tidak hanya dilakukan prodi, tapi juga pihak universitas (25/6/09), pengajuan untuk menjadi LPTK penyelenggara program PPG. Namun, sampai sekarang proposal UNP dengan No. 1343/H35/KP/2009 masih berada di Dikti. Beberapa LPTK yang mengajukan proposal penyelenggara program PPG masih dalam penantian.

Meski hanya tinggal menunggu ‘ketukan palu’ dari pusat akan LPTK mana yang akan menyelenggarakan PPG, kriteria UNP sebagai LPTK penyelenggara PPG pra jabatan masih harus dikaji. Kelengkapan sarana dan prasarana UNP juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Laboratorium micro teaching, misalnya, masih ada perkuliahan micro teaching yang dilaksanakan di lokal mata kuliah umum (MKU). Hal ini dialami oleh salah seorang mahasiswa jurusan Bahasa Inggris yang tidak ingin disebutkan identitasnya.” Kadang di jurusan, juga tak jarang di lokal MKU,” ujarnya, Senin (1/3). Tidak hanya mahasiswa Bahasa Inggris, hal yang sama juga diakui oleh salah seorang dosen micro teaching FIP, Drs. Zulhendri  Zen, M.Pd., ia mengatakan FIP tidak mempunyai labor micro teaching. “Kami belajarnya di labor komputer.”
Ia juga menambahkan, labor adalah salah satu penunjang proses belajar, sehingga memang ada kendala jika tidak menggunakan labor. “Solusinya,  mahasiswa  harus banyak membaca  yang berkaitan dengan  mata kuliah micro teaching,” ungkapnya Jumat (5/3).  

Mengenai keberadaan labor micro teaching, Rektor UNP, Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi, M.Pd., juga mengakui masih ada beberapa fakultas yang belum mempunyai labor micro teaching, seperti Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Namun pihak universitas sedang berupaya untuk membangunnya. Seperti halnya labor micro teaching universitas yang berada di gang Gurami yang sedang dalam perbaikan. “Tahun besok sudah bisa dipakai.” Ia juga menambahkan, “Sarana labor micro teaching yang ada sudah memenuhi standar minimal,” ugnkapnya Kamis (25/2). Untuk saat ini, fakultas yang labor micro teachingnya sedang dibangun terpaksa harus menggunakan lokal kuliah untuk sementara.

Ketika ditanya apakah UNP termasuk sebagai LPTK penyelenggara PPG, ia mengaku optimis. Hal itu mengingat sudah ada beberapa ketua jurusan yang diundang untuk mengikuti workhsop penyusunan panduan PPG dan keberadaan UNP yang dulunya IKIP. “Di Sumatera kan hanya ada dua LPTK, Unimed dan UNP,” ungkap Mawardi kian optimis ketika ditemui Ganto di ruang kerjanya.

Lain pula halnya dengan Prof. Drs. Azmi, MA. Ph.D., ketika ditemui di Jurusan Sosiologi-Antropologi, Senin (8/2), meski ia perwakilan UNP untuk pusat dalam penyusunan program PPG, ia masih enggan untuk memberikan kejelasan tentang keputusan yang ditunggu-tunggu itu. Katanya keputusan itu akan dikeluarkan setelah tim penyusun program PPG mensosialisasikan program PPG ke dinas pendidikan di setiap provinsi. “Rencananya sosialisasi ini akan dilakukan bulan Maret,” tutur Azmi, Rabu (23/2).

Adanya pensosialisasian program PPG ke dinas pendidikan juga ingin melihat berapa jumlah kuota guru yang akan dibutuhkan oleh setiap daerah, sehingga itu juga akan menjadi acuan bagi LPTK penyelenggara PPG dalam menentukan jumlah penerimaan mahasiswa. Sehingga keputusan untuk sebuah LPTK  tentang prodi apa yang akan melaksanakan program PPG juga ditentukan dengan kebutuhan guru di lapangan.  “Saya sudah tahu, tetapi lihat saja nanti,” itulah kalimat yang keluar ketika ditanya apakah UNP menjadi salah satu LPTK penyelenggara program PPG.