SKK Ganto | Surat Kabar Kampus GANTO

Siang itu jilatan api terus berkobar dari ban yang dibakar. Asap tak henti-hentinya mengepul ke angkasa. Ratusan massa  bersorak sembari mengelilingi kobaran api sambil meneriakkan kata “Ganyang koruptor...Ganyang koruptor…!!.” Kata-kata itu terdengar serempak diucapkan dalam aksi damai anti korupsi 9 Desember di depan Gedung DPRD Sumbar. Seminggu sebelumnya, massa yang tergabung dalam Komunitas Nurani Anti Korupsi yang berasal dari aktivis ’98 juga mengadakan aksi serupa dalam tuntutan mengusut tuntas kasus Bank Century.    

Aksi turun ke jalan itu bukan tanpa alasan. Mereka adalah gabungan dari mahasiswa dan dosen yang memilih untuk turun ke jalan sebagai sebuah reaksi atas kepedulian terhadap masalah yang terjadi. Mereka ada juga yang tergabung dalam organisasi dan komunitas. Menurut Eka Vidya Putra, M.Si, pengamat pergerakan mahasiswa UNP, aktivis yang tergabung dalam organisasi tidak hanya bergerak dalam sebatas koridor membesarkan nama organisasi. “Dia juga punya tugas lain sebagai penggerak, penggagas dan juga perintis (agent of change) untuk menuju suatu perubahan yang lebih baik,” ulasnya kepada Ganto, Senin (30/11).

Secara teori, Ia mengelompokkan ada tiga pembagian aktivis. Pertama, aktivis-aktivis yang hanya tergabung dalam organisasi internal kampus yang disebut dengan aktivis kampus. Kedua, aktivis mahasiswa, yaitu mahasiswa yang tidak hanya tergabung dalam organisasi internal kampus, tetapi juga eksternal kampus. Di mana mereka lebih berpikir akademik, sistematis dan kritis terhadap isu yang terjadi. Dan yang ketiga adalah aktivis yang aktif dalam melahirkan karya, baik itu berupa penelitian ilmiah, penulisan, termasuk mereka yang memiliki prestasi dalam bidang tertentu. 

 
Dalam negara demokrasi, peran aktivis tentunya mengawal proses demokrasi dalam menjadikan masalah kebangsaan menjadi perhatian penting karena mengingat salah satu fungsi mahasiswa sebagai pembawa perubahan dan kontrol sosial. Hal ini disampaikan oleh pengamat pergerakan mahasiswa Unand, Charles Simabura, menurutnya mahasiswa punya kewajiban turut mengawal proses dari setiap masalah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dengan tetap menjaga independensi.

“Pergerakan mahasiswa masih ada namun terafiliasi dalam kecenderungan masing-masing organisasinya,” ungkapnya ketika ditemui Ganto, Selasa (8/12). Pada masa orde baru mahasiswa memiliki musuh bersama terhadap rezim Soeharto. Kondisi sekarang sudah berbeda, ketertarikan mahasiswa dalam masalah-masalah sosial, budaya, politik, ekonomi, dan hukum masih kurang.

Ia juga menambahkan, keterlibatan aktivis sebelumnya juga menjadi penentu dalam proses pembentukan aktivis saat ini. Proses regenerasi amat dibutuhkan. Pada masa-masa tertentu komunikasi antara alumni harus terus dijalankan, baik untuk berbagi pegalaman atau pencarian solusi dari permasalahan yang ada. “Transfer informasi, ideologi, mental dan sikap mesti Harus terus berjalan,” ulasnya.

Terkait dengan peran aktivis, Eka Vidya Putra, M.Si juga menjelaskankan bahwa aktivis tidak hanya sebatas melakukan demonstrasi dan orasi hingga turun ke jalan, tetapi yang terpenting mempunyai pendirian sikap terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Ketika posisi mendukung atau menolak terhadap sebuah kebijakan, ada argumentasi yang akan disampaikan. “Penyampaian argumentasi bisa disampaikan melalui kajian-kajian ilmiah, berdiskusi, menulis, dan membaca,” jelasnya.

Persatuan pemikiran dalam rangka mencari solusi dari permasalahan-permasalahan itu perlu diciptakan di seluruh elemen ormawa, Hima dan BEM. Hal ini disampaikan salah seorang aktivis ’98, Sondri Bs, S.Pd, , menurutnya budaya membaca dan diskusi sudah kurang terlihat di tengah-tengah mahasiswa. Hal itu menyebabkan kurangnya aktivis di tengah-tengah mahasiswa. Kekritisan dan gerak dalam menanggapi berbagai permasalahan bangsa juga turut menurun. “Organisasi internal kampus berperan penting dalam hal ini,” tegasnya kepada Ganto Jumat (11/12) via telepon.

Pada masa ’98, mayoritas aktivis itu memang berasal dari organisasi internal kampus. Terkait sembilan bahan pokok yang semakin membumbung tinggi tahun 1997, aksi awal mahasiswa IKIP (UNP dulunya) tergabung dalam Gerakan Kepedulian Mahasiswa IKIP Padang. Pasca itu, diskusi kelompok terus berjalan, pembahasan-pembahasan terhadap kondisi sosial masyarakat dan kebangsaan digodok. Dari diskusi-diskusi itulah hadir gerakan yang turut berkontribusi dalam sejarah penumbangan orde baru.

Menurut Pakar sosial UNP, Prof. Dr. Mestika Zed, kurang terlihatnya pergerakan mahasiswa yang dimotori aktivis masih berputar pada masalah klasik yaitu kurang tahunya mahasiswa dan dosen akan makna filosofi pendidikan. Bagi mahasiswa, kuliah itu hanya untuk mencari nilai dan memperoleh gelar secepat-cepatnya. Bagi dosen, hanya sebatas memberikan pelajaran sesuai dengan jumlah pertemuan.

Tidak adanya program atau agenda yang terorganisir dengan baik oleh atasan juga menjadi penyebab mandulnya para aktivis. Menurutnya, pencapaian kuantitas mahasiswa lebih diunggulkan dari kualitas. Hal ini menyebabkan UNP jauh tertinggal dengan universitas-universitas yang lain. ”Di ITB, mahasiswa melakukan diskusi di mana-mana,” terangnya.

Untuk menciptakan kondisi itu, dibutuhkan orang-orang yang mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap kondisi di sekitarnya, terlatih secara pemikiran, memiliki wawasan yang luas di berbagai bidang kehidupan, memiliki jiwa kepemimpinan dan memiliki karakter memang dibutuhkan. Itu semua bisa dilihat dari pengetahuan dan pengalaman seseorang dalam berorganisasi. Namun, lain halnya dengan apa yang terjadi di UNP. Kericuhan terkadang sering mewarnai pada pemilihan umum, baik itu BEM tingkat fakultas ataupu BEM tingkat universitas. Aksi penyegelan sekretariat BEM terjadi setelah diadakannya pemilihan ketua BEM FBSS, Kamis (19/11). Begitu juga halnya pada pemilihan Ketua BEM-U, di mana kericuhan massa antar kandidar terjadi usai penghitungan suara di lokal GM, Kamis (24/12). Hingga sampai laporan dibuat belum ada titik terang pada mengenai pemilihan Presiden Mahasiswa UNP.

Afdal/Della

Ima, Winda