SKK Ganto | Surat Kabar Kampus GANTO

Oleh Mohammad Isa Gautama, S.Pd., M.Si

Hubungan Masyarakat atau Public Relations adalah suatu usaha yang sengaja dilakukan, direncanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian antara sebuah lembaga/institusi dengan masyarakat berikut lembaga-lembaga lain yang terkait dengannya (stake holders). Hubungan Masyarakat (selanjutnya disingkat Humas) juga sebuah seni dan bagian dari ilmu komunikasi yang berguna untuk menganalisa kecenderungan-kecenderungan, meramalkan konsekuensi, memberikan arahan berdasarkan situasi-kondisi kepada pimpinan institusi, membangun dan mengokohkan citra positif, menjalin komunikasi publik yang berguna dalam memenuhi kepentingan institusi dan masyarakat serta lembaga-lembaga terkait (Riadi, 2002).

Menyadari peran strategis yang diemban, maka Humas merupakan elemen yang signifikan dalam mempengaruhi maju-mundurnya sebuah institusi. Di era komunikasi-informasi ini, tak satupun lembaga pemerintah dan swasta yang mengecilkan peran Humas. Humas adalah ujung tombak, benteng dan dinamisator institusi. Humas juga adalah jembatan dan kaca cermin yang memantulkan apapun kegiatan serta prestasi yang diraih oleh institusi ke khalayak luas.

Ketika UNP telah menuju kampus besar, ditandai dengan berbagai peningkatan sisi kuantitas dan kualitas, maka sejatinya peran Humas lebih menonjol, berpengaruh, dan padat aktivitas. Ironisnya, sejauh pengamatan empiris penulis bersama pihak lainnya, Humas UNP sejak beberapa waktu terakhir justru menurun geliatnya.

Ada dua indikator yang bisa digunakan sebagai pedoman penilaian termutakhir terhadap Humas UNP. Pertama, dari sisi internal, sudahkah Humas UNP selama ini menciptakan kesadaran kepada segenap sivitas akademika mengenai peran institusi (baca: UNP) dalam masyarakat? Jika sudah, sebagai tindak lanjutnya, apakah para anggota sivitas akademika sudah memiliki informasi yang cukup serta proporsional mengenai perkembangan terkini institusinya? Jika sudah, mampukah Humas menyediakan sarana/saluran untuk membangun komunikasi dua arah dengan seluruh anggota sivitas akademikanya? Penulis berkeyakinan bahwa Humas UNP akan banyak mengalami kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara jujur, obyektif, dan proporsional. Sejauh pengamatan sederhana yang penulis lakukan, jawaban yang penulis dapatkan adalah sebagian besar negatif, alias “belum”.

Indikator kedua, secara eksternal, sudahkah Humas UNP dengan sengaja dan terprogram menyebarkan informasi yang benar, wajar, komprehensif mengenai perkembangan terkini institusinya kepada khalayak? Jika sudah, adakah publik/para stake holders menerima informasi yang lengkap, objektif dan proporsional serta meningkat persepsinya akan UNP terkini? Jika sudah, adakah Humas UNP menyediakan sarana/saluran untuk komunikasi yang interaktif dengan publiknya?
Indikator kedua pun ternyata tak jauh beda nasibnya dengan indikator pertama. Beberapa tahun terakhir, jika pun masyarakat membaca berita mengenai sepak terjang UNP melalui media massa, maka ternyata (lebih banyak) bukan atas inisiatif Humas UNP. Rata-rata pihak media masalah yang aktif memburu sumber berita yang berhubungan dengan eksistensi UNP, dan itupun jarang mengakses pihak Humas UNP melainkan langsung ke pihak penyelenggara kegiatan atau personal tertentu yang dimintai pendapat atau penjelasannya mengenai suatu isu atau kegiatan.

Ironis sekali. Di era komunikas-informasi ini Humas memiliki saham besar demi kemajuan institusi. Jika kita sepakat dengan paradigma ini, maka Humas tidak boleh mati suri. Jangan sampai pula, masyarakat diabaikan haknya untuk mendapatkan informasi valid dan menyeluruh tentang kampus kita. Citra UNP yang semakin bagus belum ditopang oleh kegigihan Humas-nya dalam memperkuat eksistensi UNP.

Ada beberapa solusi. Pertama, pihak pimpinan bersama anggota sivitas akademika mesti menyamakan persepsi mengenai urgensi Humas ke depan. Kedua, Humas UNP mesti membangun jaringan yang kuat, eksternal dan internal. Jika selama ini Humas UNP dimonopoli oleh Humas Rektorat, maka ke depan perlu diversifikasi tata laksana peran Humas pada tingkat elemen kampus lainnya. Jika ini terwujud, maka masyarakat mampu mengakses langsung segala informasi yang berkenaan dengan kebijaksanaan atau program dari segala penjuru institusi.

Ketiga, tak salah jika dipertimbangkan perubahan Humas menjadi lembaga struktural. Beberapa PTN/PTS terkemuka telah menerapkan sistem ini. Melalui sistem ini, dipastikan Humas memiliki sumber daya yang jelas, baik dari sisi finansial, maupun dari proses perekrutan pimpinan dan staf Humas. Konsekuensinya, Humas terlebih dahulu mesti siap dengan SDM-nya, bahkan seyogianya yang “memanajeri” Humas adalah dari kalangan yang memang berlatar belakang keilmuan setidaknya di bidang Ilmu Komunikasi.

Terakhir, perlu diadakan pelatihan-pelatihan atau seminar Kehumasan. Kegiatan ini sudah lama tidak lagi terlaksana. Setahu penulis, di waktu era Ibu Ilza Mayuni dan dilanjutkan Pak Azwar Ananda (keduanya kini adalah petinggi di UNJ dan UNP), pelatihan Kehumasan ini giat diadakan. Tapi itu sudah lama sekali, sekitar tahun 1995-1998.